Tekankan Integritas, Kapolda Metro Buka Seleksi Terbuka Penyidik dan Penyidik Pembantu Fungsi Reserse
Ombudsmanindonesia.com, Jakarta – Penguatan personel fungsi reserse melalui proses seleksi berdasarkan kompetensi, integritas, dan sistem merit, Kapolda Metro Jaya gelar Seleksi Terbuka Penyidik dan Penyidik Pembantu Fungsi Reserse.
Bahkan, sebanyak 116 peserta yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan rekam jejak mengikuti tahapan seleksi tersebut. Dari 116 orang yang lolos seleksi itu, terdapat 57 orang perwira dan 59 orang personel bintara, dari berbagai satuan kerja dan satuan wilayah jajaran Polda Metro Jaya.
Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto mengatakan, proses penguatan seleksi tersebut sangat penting, untuk menjaring personel yang memiliki kemampuan, motivasi, dan kesiapan dalam menjalankan tugas penyidikan.
“Open bidding ini merupakan kegiatan yang strategis karena fungsi reserse berkaitan dengan penegakan hukum. Kita ingin menjaring personel yang memang memiliki kemampuan, motivasi, dan kemauan untuk menjadi penyidik,” kata Komjen Dadang, di Aula TMC Ditlantas Polda Metro Jaya, Kamis (19/11/2026).
Kemampuan penyidik tegas Dadang, tidak hanya dilihat dari keterampilan teknis, tetapi juga integritas, kejujuran, keberanian, dan moral profesi. Para peserta selanjutnya jelas Dadang, akan mengikuti CAT Psikometri, uji in-tray atau simulasi pemecahan masalah, serta wawancara berbasis kompetensi untuk melihat kemampuan dan potensi masing-masing.
Polda Metro Jaya berharap, dengan terpilih penyidik dan penyidik pembantu yang profesional, berintegritas, dalam seleksi terbuka ini, mampu mendukung penanganan perkara dan pelayanan kepolisian yang semakin baik bagi masyarakat.
Senada dengan Kapolda, hal serupa juga disampaikan oleh Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto. Dengan adanya seleksi berbasis kompetensi ini, diharapkan memberikan manfaat dalam pelaksanaan tugas reserse.
“Kami berharap personel yang terpilih dapat menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan memberikan pelayanan yang baik sehingga setiap proses penanganan perkara dapat berjalan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan,”tutupnya. (Goms/Ullis).



















































































































































































































































































































































