# Tags
#Peristiwa

Innalillahi, MK Tolak Gugatan Sengketa Pilkada Banjarbaru: Bukti Politik Uang Dikesampingkan, Keadilan Dipertanyakan

Polish_20250601_133730253_copy_1159x869

 

foto: Gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta 

Ombudsmanindonesia.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia telah resmi memutuskan bahwa sengketa hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Wali Kota Banjarbaru tidak memenuhi syarat formil untuk dilanjutkan ke tahap sidang pembuktian. Keputusan ini secara efektif menghentikan upaya hukum yang diajukan oleh pemohon, dengan alasan bahwa dalil dan bukti yang diajukan tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Putusan ini tentu saja mengecewakan banyak pihak, khususnya tim pemohon yang merasa telah mengumpulkan bukti-bukti signifikan yang menunjukkan dugaan kuat terjadinya politik uang, intimidasi, dan intervensi kekuasaan dalam proses Pilkada Banjarbaru. Namun, dalam pertimbangannya, MK menilai semua bukti yang diajukan tidak cukup meyakinkan secara hukum.

Beberapa poin utama dalam putusan MK yang menimbulkan pertanyaan publik antara lain:

1. Video Pengakuan Politik Uang Diabaikan
Video Ghimoyo, yang secara eksplisit mengakui telah menyiram 75 ribu pemilih dengan politik uang, dikesampingkan begitu saja oleh MK. Padahal, video tersebut dinilai oleh banyak pihak sebagai bukti otentik dan konkret atas praktik politik uang dalam PSU Banjarbaru.

2. Grup WhatsApp RT Kecamatan Cempaka Tak Dianggap Alat Bukti Sah
Bukti berupa tangkapan layar dari grup WhatsApp RT di Kecamatan Cempaka, yang menunjukkan arahan langsung untuk memenangkan paslon nomor urut 1, dinilai oleh MK sebagai tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar hukum dalam membuktikan keterlibatan aparat di tingkat bawah.

3. Surat Gubernur yang Ditandatangani Pejabat Tinggi Tak Dianggap Intervensi
Sebuah surat resmi dari Gubernur Kalimantan Selatan yang turut ditandatangani oleh Kapolda, Pangdam, Kajati, Ketua DPRD, dan Kesbangpol, tidak dinilai sebagai bentuk intervensi kekuasaan, meski isinya memuat arahan yang dianggap memihak salah satu pasangan calon.

Baca Juga:  Polri Kebut Distribusi Bantuan Lewat Udara, Untuk Korban Banjir Bandang

4. Laporan ke Bareskrim Tidak Dianggap Intimidasi
Upaya hukum yang dilakukan terhadap pemohon dari organisasi Visi Nusantara, yang telah dilaporkan ke Bareskrim Polri, tidak dipandang sebagai bentuk intimidasi terhadap proses demokrasi.

5. Kriminalisasi Aktivis dan Pemohon Dianggap Tak Relevan
Berbagai upaya intimidasi dan proses hukum yang menimpa pemohon dari LPRI dan aktivis Bunda Syarifah Hayana, yang bahkan sempat ditetapkan sebagai tersangka, juga tidak diakui sebagai bentuk tekanan politik.

 

Putusan MK ini dianggap oleh sebagian kalangan sebagai cermin dari kegagalan lembaga peradilan konstitusi dalam menjalankan fungsinya menjaga marwah pemilu yang jujur dan adil. Banyak yang menilai MK telah bersikap terlalu formalistik dan mengabaikan substansi keadilan.

Salah satu tokoh penggugat, Prof. Denny Indrayana, menyatakan kekecewaannya atas putusan ini.

“Jelas ini putusan yang mengecewakan dan jauh dari harapan agar MK menegakkan keadilan pemilu yang jujur dan adil. Meskipun tidak punya pilihan selain menerima dan menghormati putusan MK yang final and binding, secara akademik dan pribadi, saya tetap berpandangan MK gagal menjalankan fungsinya untuk menjaga kehormatan pilkada Banjarbaru,” kata eks Menteri ini.

 

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim pemenangan HANYAR yang telah bekerja keras dan berjuang dengan cara-cara bermartabat, serta permohonan maaf kepada masyarakat Banjarbaru karena hasil akhir kontestasi ini tetap menegaskan kemenangan duitokrasi dibandingkan demokrasi.

“Apakah ada politik uang dan politik curang di Banjarbaru? Saya tetap meyakini itu ada, namun gagal dilihat oleh MK dengan mata keadilan dunianya. Biar peradilan akhirat yang nanti menjawabnya,” pungkas Denny.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *