Ombudsmanindonesia.com , Semarang – Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Jawa Tengah, Haryono Agus Setiawan, menegaskan tidak boleh ada pegawai yang menyalahgunakan kewenangan, melakukan pungutan liar (pungli), atau menjalankan tindakan lain yang berpotensi mencoreng nama baik institusi.

Penegasan itu disampaikan Haryono saat menerima dan berdialog dalam wawancara khusus di sela kesibukannya memimpin Kanwil Imigrasi Jawa Tengah, Rabu, 19 Agustus 2026.

Menurut Haryono, status sebagai aparatur sipil negara (ASN) membawa konsekuensi tanggung jawab. Setiap pegawai, kata dia, harus bekerja berdasarkan aturan dan ketentuan perundang-undangan.

“Kita kerja itu harus me-value kita itu seperti apa? ASN kan sudah digaji, sudah ada tunjangan. Artinya kita bekerja profesional sesuai dengan aturan saja,” tegasnya.

Negara kata Haryono, telah memenuhi hak ASN melalui gaji, tunjangan kinerja, serta dukungan anggaran. Sehingga, tidak ada alasan bagi pegawai mencari tambahan penghasilan melalui cara-cara yang menyimpang.

“Yang terpenting adalah aturan. Saya selalu bilang sama anggota, pertama kita kerja harus sesuai dengan aturan. Kedua, kita tidak boleh melakukan hal-hal di luar itu. Contohnya pungli atau sejenisnya,” ujarnya.

Tak hanya itu saja, Haryono juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara pelayanan publik dan fungsi penegakan hukum yang melekat pada institusi imigrasi.

Menurut dia, masyarakat harus memperoleh pelayanan yang humanis. Namun, pendekatan humanis tidak boleh dimaknai sebagai kelemahan dalam menegakkan aturan.

“Layanan publik dan hukum itu harus dengan humanis. Tapi bukan berarti tidak tegas. Humanis dalam layanan dan tegas dalam penegakan aturannya. Bagaimanapun keamanan juga pasti penting,”terangnya.

Haryono mengingatkan bahwa pekerjaan imigrasi tidak berhenti pada pelayanan administrasi. Institusi tersebut beberapa dia, juga memiliki fungsi penegakan hukum yang harus dijalankan secara proporsional dan bertanggung jawab.

“Imigrasi itu ada dua hal. Tidak hanya pelayanan publik, tapi ada juga penegakan hukum. Itu yang harus dibijaki dengan baik. Satu dengan aturan, satu lagi dengan integritas,” tegasnya.

Oleh karena itu, seluruh pegawai kata Haryono, tidak mudah tergoda oleh berbagai peluang penyimpangan. Godaan tersebut, menurut Haryono, bukan hanya dapat menghancurkan karier individu, tetapi juga menyeret nama institusi dan keluarga.

“Intinya, jangan sampai seperti itu. Banyak contoh orang akhirnya tergoda yang bisa mencoreng institusi,” ujarnya.

Untuk menjaga kedisiplinan sekaligus memperkuat komunikasi internal, Haryono menerapkan forum sarasehan secara rutin setiap pekan.
Forum tersebut bukan sekadar pertemuan formal. Pejabat struktural, kepala bidang, ketua tim, hingga anggota dilibatkan untuk mengevaluasi pekerjaan yang telah dilakukan sekaligus menyusun rencana kerja pada pekan berikutnya.

“Setiap minggu saya selalu melakukan sarasehan untuk men-charge anggota. Ini salah satu bentuk komunikasi saya setiap minggu agar bisa lebih dekat dengan anggota dan memberikan semangat untuk selalu melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan dan mengedepankan integritas,”benernya.

Ia menambahkan, forum tersebut juga menjadi ruang untuk mengingatkan jajaran agar tidak keluar dari prosedur.

“Pokoknya jangan sampai ada hal-hal di luar prosedur, apalagi minta-minta,” tegasnya.

Pengawasan, menurut Haryono, tidak cukup hanya dilakukan melalui teguran dan penindakan. Karena itu, Kanwil Imigrasi Jawa Tengah juga membangun sistem penghargaan untuk mendorong pegawai meningkatkan kinerja.

Di tingkat kantor wilayah maupun unit pelaksana teknis (UPT), didorong adanya penilaian pegawai teladan setiap bulan. Lima variabel menjadi dasar penilaian, yakni integritas, kompetensi, disiplin, kreativitas, dan kerapihan.

“Yang pertama masalah integritas. Yang kedua kompetensi. Yang ketiga disiplin. Keempat kreativitas. Yang terakhir kerapihan,” ungkapnya.
Menariknya, penilaian tidak sepenuhnya berada di tangan pimpinan. Seluruh pegawai diberi ruang untuk menilai rekan kerja sekaligus dirinya sendiri.

Dengan mekanisme formulir digital, penilaian menggunakan skala 1 hingga 5. Nilai 1 menunjukkan tingkat penilaian terendah, sedangkan nilai 5 merupakan yang tertinggi.

Haryono mengakui mekanisme tersebut tetap memiliki potensi subjektivitas. Namun, setiap pegawai harus memiliki tanggung jawab moral ketika memberikan penilaian.

“Ini penilaian untuk kita dari kita dan oleh kita. Jadi ketika memilih, harus mempertanggungjawabkan bahwa pemilihan itu menilai teman-teman sendiri atau menilai diri sendiri harus sesuai fakta dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Pegawai dengan nilai terbaik diberikan penghargaan berupa sertifikat dan reward. Mereka juga dapat memperoleh kesempatan penugasan lebih luas sebagai bagian dari pengembangan kompetensi.

Sebaliknya, pelanggaran tidak akan dibiarkan. Haryono memastikan mekanisme punishment tetap diterapkan sesuai ketentuan.

“Punishment tetap dilakukan sesuai dengan aturan. Kalau ada pelanggaran masalah kode etik, tetap kita tindak sesuai aturan. Demikian juga pelanggaran masalah disiplin,” tegasnya.

Menurut Haryono, penghargaan dan sanksi merupakan dua sisi yang saling melengkapi dalam membangun budaya kerja yang sehat. Pegawai berprestasi mendapatkan apresiasi, sementara mereka yang melanggar harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

SOP dan Integritas Jadi Kompas
Di penghujung wawancara, Haryono menyampaikan pesan kepada seluruh pegawai di lingkungan kantor wilayah maupun UPT Imigrasi Jawa Tengah.

Ia meminta setiap aparatur memahami posisinya sebagai pelayan publik sekaligus pelaksana fungsi hukum negara.

Menurut dia, terdapat dua prinsip yang tidak boleh ditawar: bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan menjaga integritas.
“Pelayan publik itu minimal tetap di core bahwa kerjakan sesuai SOP dan integritas. Itu penting,” ujarnya.

Bagi Haryono, integritas merupakan fondasi seluruh pekerjaan pemerintahan. Tanpa integritas, aturan dan prosedur dapat dengan mudah disimpangkan oleh kepentingan pribadi.

“Bagaimanapun, fondasi dari seluruh pekerjaan itu integritas. Kalau tidak ada integritas, pelaksanaannya tidak bisa berjalan dengan baik. Pasti ada tumpang tindih kepentingan,”tutupnya.(Gomes).