Panglima TNI Dampingi Presiden Dalam Kegiatan Penyerahan Hasil Kerja Satgas PKH
Ombudsnanindonesia.com,Jakarta – Guna menyelamatkan kekayaan negara, pemerintah terus memperkuat melalui penegakan hukum dan penertiban kawasan hutan.
Penegasan itu disampaikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto, kala menyaksikan langsung penyerahan denda administratif senilai Rp10.270.051.886.464 serta pengembalian lahan kawasan hutan seluas 2.373.171,75 hektare di kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Dalam kegiatan tersebut, Presiden didampingi Panglima TNI Agus Subiyanto dan Kasum TNI Richard Tampubolon. Acara itu menjadi simbol keseriusan pemerintah dalam memberantas praktik korupsi dan pelanggaran penguasaan kawasan hutan yang merugikan negara.
Penyerahan aset dan denda tersebut merupakan hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuk untuk mempercepat penyelamatan aset negara di sektor sumber daya alam.
Pemerintah menilai langkah itu penting guna memastikan pengelolaan kekayaan nasional berjalan sesuai hukum dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengapresiasi capaian Satgas PKH. Namun, ia menilai hasil yang diraih saat ini masih menjadi bagian kecil dari potensi aset negara yang harus diselamatkan.
āPerjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan,ā kata Prabowo, Rabu, (13/05) 2026).
Negara kata Prabowo, tidak akan ragu mengambil langkah hukum tegas terhadap berbagai pelanggaran yang merugikan negara. Menurut dia, ketegasan penegakan hukum menjadi fondasi penting untuk memperkuat negara dan menjaga kekayaan nasional.
āKita harus tegakkan hukum, kita harus meyakinkan bahwa negara hadir dan negara akan hadir terus. Dan NKRI akan kuat, NKRI akan bangkit, lebih hebat lagi,ātegasnya.
Sementara itu, TNI menyatakan siap mendukung penuh program pemerintah dalam penegakan hukum dan pengamanan sumber daya alam nasional. Sinergi lintas kementerian dan lembaga disebut menjadi kunci dalam memastikan seluruh aset negara dapat diselamatkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.
“Ini adalah komitmen dan dukungan TNI terhadap langkah-langkah strategis pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara, termasuk pengawasan kawasan hutan dan perlindungan aset nasional dari praktik-praktik ilegal yang berpotensi merugikan negara dalam jumlah besar,”tutupnya. (***).















































































































































































































































































































































