# Tags
#Hukum Bisnis

SETARA Institue: Revisi Tatib DPR Akal-akalan untuk Kewenangan yang Tak Masuk Akal

Revisi Tatib DPR Akal-akalan untuk Kewenangan yang Tak Masuk Akal

Jakarta, OmbudsmanIndonesia.com – Revisi terhadap Peraturan DPR No. 1/2020 tentang Tata Tertib DPR dinilai sebagai langkah yang berpotensi merusak keseimbangan sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan ini memperkuat fungsi pengawasan DPR terhadap para calon pejabat penyelenggara negara yang proses pengangkatannya melibatkan DPR, seperti Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Hakim Agung, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisioner lembaga negara lainnya, bahkan Gubernur dan Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Namun, menurut SETARA Institute, revisi ini justru merupakan bentuk intervensi yang keliru terhadap prinsip check and balances yang menjadi dasar sistem ketatanegaraan Indonesia.

Evaluasi DPR Bisa Berujung pada Pencopotan Pejabat

Meskipun dalam revisi tersebut tidak secara eksplisit disebutkan adanya kewenangan untuk mencopot pejabat, tetapi ketentuan dalam Pasal 228A Ayat (2) menyatakan bahwa hasil evaluasi DPR bersifat mengikat. Hal ini membuka kemungkinan pencopotan pejabat jika rekomendasi evaluasi mengarah ke arah tersebut.

Dalam perspektif hukum, ketentuan ini cacat secara formil. Peraturan internal DPR seharusnya hanya mengatur urusan kelembagaan internal atau pihak-pihak yang memiliki hubungan langsung dengan DPR. Sebaliknya, revisi ini justru memunculkan kewenangan yang melampaui batas, bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan konstitusi.

Ketentuan dalam Pasal 228A juga berpotensi melemahkan independensi lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD maupun undang-undang lainnya. Frasa “menurut UUD” seharusnya menjadi jaminan bagi kebebasan lembaga-lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya tanpa intervensi yang berlebihan dari cabang kekuasaan lain, termasuk DPR.

Selain itu, pasal ini juga bertentangan dengan puluhan undang-undang sektoral yang telah menjamin independensi lembaga-lembaga seperti Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Bank Indonesia (BI), KPK, dan Komisi Yudisial (KY). Jika DPR diberikan kewenangan untuk mengevaluasi dan mengikat hasilnya, lembaga-lembaga ini berisiko kehilangan independensinya, yang pada akhirnya dapat merugikan sistem demokrasi.

Baca Juga:  Bagaimana Business Judgment Rule Melindungi Direksi

DPR Salah Kaprah dalam Memaknai Fungsi Pengawasan

SETARA Institute menilai bahwa DPR telah gagal memahami esensi dari fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945. DPR memang memiliki kewenangan untuk mengawasi, tetapi pengawasan ini seharusnya terbatas pada pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah, bukan pada evaluasi kinerja individu atau lembaga secara personal.

Dalam sistem presidensial, kewenangan DPR dalam menyetujui, memilih, atau menetapkan pejabat publik bertujuan untuk memastikan adanya kontrol dan keseimbangan antar lembaga negara. Hal ini dimaksudkan agar Presiden tidak memiliki kewenangan absolut dalam menentukan pejabat-pejabat penyelenggara negara. Namun, revisi peraturan ini justru mengarah pada upaya DPR untuk melampaui batas kewenangannya dan melemahkan prinsip pemisahan kekuasaan.

Supremasi parlemen yang melangkahi prinsip pembagian kekuasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 tidak boleh dibiarkan. Jika dibiarkan, DPR dapat semakin leluasa dalam mendikte kebijakan lembaga lain demi kepentingan politik tertentu.

DPR Harus Kembali ke Fungsi Utamanya

Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menegaskan bahwa DPR seharusnya kembali fokus pada tiga fungsi utamanya:

  1. Membentuk undang-undang dengan lebih berkualitas, bukan mengutak-atik kewenangan lembaga lain.
  2. Mengawasi pelaksanaan undang-undang, bukan melakukan intervensi yang bertentangan dengan prinsip independensi.
  3. Mengelola anggaran negara secara efektif, bukan merancang peraturan yang justru membuka ruang negosiasi dan transaksi politik yang merugikan rakyat.

Menurut Hendardi, revisi peraturan DPR ini bukanlah langkah yang bertujuan untuk memperkuat demokrasi, melainkan justru membuka ruang bagi kepatuhan buta terhadap parlemen. Dengan aturan ini, DPR bisa dengan mudah menekan lembaga lain untuk tunduk pada kepentingan politik tertentu, yang pada akhirnya merusak independensi dan kredibilitas lembaga negara.

Jika revisi ini tetap diberlakukan, maka langkah hukum perlu ditempuh, seperti mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung agar peraturan yang cacat formil dan materiil ini dapat dibatalkan.

Baca Juga:  Tak Turun ke Jalan, KSPSI Tegaskan Acara HUT ke-52 Berlangsung Aman & Kondusif

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *