# Tags
#Pidana

Janji Umrah Berujung Kecewa, Bos Hanania Group Jadi Tersangka Dugaan Penggelapan Dana Jamaah Rp12,1 Miliar

preview_copy_1559x913

 

Ombudsmanindonesia.com, Jakarta –  Harapan ratusan calon jamaah untuk menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci berubah menjadi kekecewaan. Setelah menyetor biaya perjalanan hingga miliaran rupiah, banyak jamaah tak kunjung diberangkatkan sesuai jadwal yang dijanjikan.

Kasus ini kini memasuki babak hukum setelah Polda Metro Jaya menetapkan Direktur Utama PT Khazanah Tamma Internasional atau Hanania Group, Ahmad Syah Farhan Rachman (ASF), sebagai tersangka.

Penetapan tersangka dilakukan oleh Satgas Anti Mafia Umrah Polda Metro Jaya setelah penyidik menemukan dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan dana perjalanan ibadah umrah milik para calon jamaah.

Bermula dari laporan polisi yang diajukan pada 28 Mei 2026. Pelapor, Joko Setyo Pramuji, bertindak mewakili para korban berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh sejumlah jamaah.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menjelaskan bahwa para korban awalnya tertarik mengikuti program umrah yang dipromosikan melalui akun Instagram Hanania Group. Dalam promosi tersebut, perusahaan menawarkan berbagai paket umrah dengan harga mulai dari Rp29 juta hingga Rp46 juta per orang.

“Paket yang ditawarkan terdiri dari paket reguler, premium, VIP hingga paket umrah plus wisata ke Dubai dan Turki. Setelah mendaftar, para jamaah dimasukkan ke dalam grup WhatsApp sesuai paket yang dipilih untuk mendapatkan informasi keberangkatan,” ujar Budi dalam konferensi pers, Selasa (2/6/2026).

Namun, jamaah yang dijadwalkan berangkat pada Maret dan April 2026 ternyata tidak kunjung diberangkatkan. Kondisi serupa juga dialami calon jamaah yang dijadwalkan berangkat pada Juni dan Juli 2026.

Sebagian jamaah bahkan hanya menerima kode pemesanan penerbangan tanpa mendapatkan tiket resmi, visa, jadwal perjalanan (itinerary), maupun kepastian akomodasi selama berada di Arab Saudi.

Baca Juga:  Lapas Cibinong, Ketua LBH Simbisa Soroti Integritas Penegak Hukum: “Harus Bersih dan Tak Terpengaruh Terpidana"

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, mengatakan hasil penyidikan menunjukkan para korban telah melakukan pembayaran sesuai tagihan yang diterbitkan perusahaan. Namun, keberangkatan yang dijanjikan tidak pernah terealisasi.

“Berdasarkan hasil penyidikan, para korban diketahui telah menyetorkan biaya perjalanan umrah. Akan tetapi hingga waktu keberangkatan yang dijanjikan, mereka tidak kunjung diberangkatkan ke Tanah Suci,” kata Iman.

Penyidik menduga dana yang telah disetorkan para jamaah digunakan untuk menutupi persoalan keuangan dan operasional perusahaan. Dugaan tersebut kini terus didalami, termasuk melalui penelusuran aliran dana yang berkaitan dengan kemungkinan tindak pidana pencucian uang.

Selain perkara utama tersebut, polisi juga sedang menangani laporan lain terkait kegagalan keberangkatan dua calon jamaah umrah dengan nilai kerugian mencapai Rp78,8 juta. Laporan tersebut masih dalam tahap penyelidikan.

Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa puluhan saksi serta menyita berbagai barang bukti, di antaranya dokumen perusahaan, paspor jamaah, visa yang telah diterbitkan, perlengkapan umrah, formulir refund, hingga surat pernyataan dan dokumen administrasi lainnya.

Berdasarkan data yang dihimpun penyidik, total kerugian yang dialami para korban dalam perkara ini mencapai sekitar Rp12,145 miliar.
Atas perbuatannya, tersangka ASF dijerat dengan pasal berlapis terkait dugaan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta ketentuan perundang-undangan lainnya.

Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat agar lebih cermat dalam memilih biro perjalanan umrah dengan memastikan legalitas perusahaan, rekam jejak penyelenggara, serta kelengkapan dokumen sebelum melakukan pembayaran.

Sementara itu, Satgas Anti Mafia Umrah membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang merasa menjadi korban praktik serupa guna mencegah bertambahnya korban dan memberikan perlindungan hukum kepada calon Jamaah. (dm/ulis)

Baca Juga:  Pembunuhan Perempuan di Pinang Ranti, Dua Tersangka Ditangkap

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *