Sambangi Polda Metro Jaya, Ketua APAM Beberkan Alasan Polisikan Ade Armando dan Permadi Arya
Ombudsmanindonesia.com, Jakarta – Ketua Aliansi Profesi Advokat Maluku, Paman Nurlette, memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan terkait laporan terhadap Ade Armando dan Permadi Arya. Pemeriksaan itu berkaitan dengan dugaan penyebaran narasi provokatif melalui potongan video ceramah Jusuf Kalla atau JK di Masjid Kampus UGM.
Usai menjalani pemeriksaan, Paman Nurlette mengatakan laporan tersebut dilatarbelakangi keresahan atas maraknya informasi yang dinilai memicu polarisasi di ruang publik. Menurut dia, potongan video ceramah JK yang disebarkan melalui kanal media sosial dan platform digital telah disertai narasi penghasutan yang berpotensi memantik konflik sosial.
āPotongan video itu disertai narasi provokasi dan penghasutan sehingga menimbulkan kegaduhan serta keonaran di ruang publik,ā kata Paman Nurlette di Polda kepada awak media di Polda Metro Jaya,Rabu, (13/05/2026).
Ia menilai, penyebaran potongan video tanpa konteks utuh telah memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat, termasuk memicu sentimen antarumat beragama. Menurut dia, narasi yang beredar tidak hanya menyerang pribadi JK, tetapi juga dinilai berpotensi menyinggung agama Islam serta memantik permusuhan di tengah masyarakat.
Aliansi Profesi Advokat Maluku, kata dia, khawatir narasi provokatif itu dapat membangkitkan kembali memori konflik komunal yang pernah terjadi di Maluku. Mereka mengaku tidak ingin ruang toleransi dan pluralisme yang selama ini dijaga masyarakat Ambon dan Maluku kembali terganggu akibat provokasi di media sosial.
āMaluku punya pengalaman pahit konflik komunal. Kami tidak ingin narasi seperti ini merusak toleransi yang selama ini dirawat dengan baik,ā ujarnya.
Dalam keterangannya kepada penyidik, Paman Nurlette juga menyampaikan dasar hukum laporan tersebut. Ia mengutip ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang mengatur larangan mendistribusikan maupun mentransmisikan informasi elektronik bermuatan kebencian, permusuhan, hingga provokasi terhadap kelompok masyarakat tertentu.
Menurut dia, tindakan mengubah, memotong, hingga menyebarluaskan dokumen elektronik yang kemudian disertai narasi provokatif dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur hukum.
Karena itu, pihaknya mendesak aparat penegak hukum bertindak profesional dan transparan dalam menangani laporan tersebut. Ia meminta penyidik segera memproses hukum apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.
Paman Nurlette juga menyinggung munculnya keraguan publik terhadap proses hukum kasus tersebut. Keraguan itu, kata dia, muncul lantaran adanya anggapan bahwa beberapa perkara yang melibatkan tokoh publik sebelumnya tidak berlanjut hingga persidangan.
āSemua warga negara sama di mata hukum. Tidak boleh ada yang merasa kebal hukum,ātimpalnya.
Ia menegaskan pihaknya tetap menaruh kepercayaan kepada institusi kepolisian, hingga Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan proses hukum berjalan tanpa intervensi kekuasaan.
Terkait substansi ceramah JK di UGM, Paman Nurlette menilai mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan pandangan dalam pendekatan sosiologis dan historis mengenai konflik dan perdamaian di Maluku, bukan dalam konteks penafsiran teologis terhadap kitab suci.
Menurut dia, pernyataan JK justru menjelaskan bagaimana agama kerap dijadikan legitimasi konflik oleh kelompok tertentu dalam sejarah konflik komunal. Karena itu, ia menilai penyebaran potongan video tanpa konteks utuh telah menimbulkan tafsir berbeda di masyarakat.
āYang menimbulkan kegaduhan bukan hanya potongan videonya, tetapi juga narasi provokasi yang disandingkan dengan video tersebut,ātutupnya.
Diberitakan sebelumnya, Aliansi Profesi Advocad Maluku (APAM) melaporkan Ade Armando dan Abu Janda alias Arya Permadi ke SPKT Polda Metro Jaya, pada Senin, 20 April 2026 yang lalu. Laporan ini didaftar dengan nomor: LP/B/2767/IV/2026/SPKT/Polda Metro Jaya, dengan dugaan melanggar Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 30 dan/atau Pasal 243 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). (Goms).















































































































































































































































































































































