# Tags
#Nasional #Politik

UU Perampasan Aset Disetuji DPR, ICPW Beberkan Peran Dasco

IMG_20261119_083906

Ombudsmanindonesi.com, Jakarta – Janji politik yang sempat disampaikan di tengah kepungan puluhan ribu demonstran akhirnya menjadi sorotan. Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Pidana lain kini telah diketok Palu oleh DPR untuk di Paripurnakan untuk dapat di sahkan menjadi undang-undang.

Ketua Indonesia Civilian Police Watch (ICPW), Bambang Suranto, menilai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memiliki peran dalam mengawal perjuangan pengesahan regulasi tersebut.

Bambang menyebut, perjuangan Dasco bukan sekadar dilakukan melalui pembahasan di ruang rapat parlemen. Politisi Partai Gerindra itu juga turun langsung menemui massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang mengepung Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 27 Agustus 2026 lalu.

“Masyarakat pasti tahu dan menyaksikan bagaimana Sufmi Dasco Ahmad dengan gigih memperjuangkan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya agar segera disahkan,” kata Bambang dalam siaran pers yang diterima awak media di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Menurut Bambang, keberanian menyerap aspirasi masyarakat tidak cukup hanya ditunjukkan melalui pernyataan di forum resmi. Kehadiran langsung di tengah massa aksi, kata dia, menjadi bagian dari proses komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat.

Ia kemudian mengingat peristiwa 27 Agustus 2026. Saat itu, Dasco menemui puluhan ribu massa AMPB di tengah aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Gedung DPR RI.

“Dihadapan puluhan ribu massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Dasco berdiri dengan tenang dan memasang badan. Ia berjanji RUU Perampasan Aset ini bakal dirampungkan paling lambat 15 Desember 2026,” ungkapnya.

Namun, pada Kamis (19/11/2026) menjadi momentum dan juga perhatian publik, karena pengesahan disebut berlangsung sebelum tenggat waktu yang sebelumnya disampaikan pimpinan DPR.

Baca Juga:  Sikat Calo Tenaga Kerja, Ini Perintah Kapolri Untuk Kabareskrim Hingga Kapolda

Bambang pun menilai perkembangan tersebut sebagai hal yang patut dicatat dalam perjalanan pembahasan regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi dan perampasan aset hasil kejahatan.

“Ini yang menjadi perhatian. Bahkan, 280 juta jiwa masyarakat menyaksikan aksi nyata seorang wakil rakyat bernama Sufmi Dasco Ahmad,” beber Bambang.

Sebelumnya, pimpinan DPR RI menerima audiensi perwakilan massa AMPB di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menyampaikan komitmen untuk menyelesaikan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026.

Komitmen itu dituangkan dalam dokumen resmi yang ditandatangani Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan disaksikan perwakilan AMPB, termasuk Supriyono alias Mas Botok. Audiensi tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa.

Koordinator AMPB, Supriyono alias Botok, saat itu meminta pimpinan DPR bertanggung jawab atas komitmen yang telah disampaikan. Ia juga membacakan sejumlah poin dalam dokumen tersebut di hadapan massa aksi.

Salah satu poin menyebutkan bahwa DPR memandang pembentukan RUU Perampasan Aset sebagai agenda legislasi penting untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi sekaligus memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana.

Bahkan, dokumen komitmen tersebut memuat pernyataan kesiapan pimpinan DPR untuk mengundurkan diri dari jabatan pimpinan maupun keanggotaan DPR apabila hingga 15 Desember 2026 RUU tersebut tidak disahkan dalam rapat paripurna.

Kini, perkembangan pengesahan regulasi tersebut kembali memunculkan perhatian terhadap komitmen yang pernah disampaikan di hadapan massa AMPB. Bagi Bambang, peristiwa itu menjadi catatan penting mengenai hubungan antara aspirasi masyarakat, janji parlemen, dan proses legislasi. (Gimana/Ulis).

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *