# Tags
#Perdata

Wanprestasi, PT. MEM Gugat Yayasan BKSP Bakti Mulya 400 ke PN Jaksel

IMG-20260804-WA0067

Ombudsmanindonesia.com, Jakarta – PT MEM melalui kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Bambang Irawan & Partners (BIP Lawfirm) menggugat Yayasan BKSP Bakti Mulya 400 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dugaan wanprestasi atau ingkar janji dalam pelaksanaan program Student Immersion 2026. Gugatan tersebut terdaftar dengan Nomor Perkara 915/Pdt.G/2026/PN JKT.SEL pada Selasa, 4 Agustus 2026.

Langkah hukum itu ditempuh, setelah dua kali somasi yang dikirimkan kepada pihak yayasan disebut tidak membuahkan penyelesaian. Sehingga, PT MEM menilai jalur litigasi menjadi upaya terakhir untuk memperoleh kepastian hukum atas sengketa kerja sama yang telah berlangsung.

Kuasa Hukum PT MEM, Irawan S.H., mengatakan perusahaan yang bergerak di bidang edukasi internasional itu telah menjalin kerja sama dengan Yayasan BKSP Bakti Mulya 400 sejak 2016. Kerja sama tersebut kembali diperbarui melalui penandatanganan perjanjian pada 21 Januari 2026 untuk penyelenggaraan program Student Immersion yang mencakup keberangkatan siswa SMP ke Jepang dan siswa SMA ke Australia.

Menurut Irawan, pelaksanaan program bagi siswa SMP berjalan sesuai rencana. Lantaran, seluruh proses administrasi dan pengumpulan dokumen dilakukan melalui satu pintu. Persoalan itu muncul, kata Irawan, pada program keberangkatan siswa SMA ke Australia yang dijadwalkan berangkat pada 17 Juni 2026.

Sebab, visa peserta beber Irawan, baru diterbitkan pada hari keberangkatan, sehingga perjalanan akhirnya dibatalkan. Keterlambatan tersebut, jelas Irawan, berkaitan dengan lambatnya pengumpulan dokumen peserta dan juga keterlambatan pembayaran yang, berdasarkan perjanjian kerja sama, menjadi tanggung jawab pihak sekolah.

“Yang terlambat bukan hanya pengumpulan data peserta, tetapi juga pembayaran sesuai perjanjian. Hal itu berdampak langsung terhadap proses pengurusan visa hingga keberangkatan akhirnya batal,” kata Irawan kepada awak media di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, (04/08/2026).

Baca Juga:  Kuasa Hukum Soroti Asas Praduga Tak Bersalah, Minta Polda Metro Jaya Terbitkan SP3

Akibat pembatalan tersebut, sekitar 50 peserta yang telah membayar biaya program dengan nilai keseluruhan sekitar Rp2,4 miliar gagal diberangkatkan. Sementara tiket perjalanan yang telah diterbitkan, juga dinyatakan hangus.

Tak hanya itu saja, dalam gugatannya, PT MEM klaim Irawan, mengalami kerugian materiil sekitar Rp17 miliar serta kerugian immateriil sebesar Rp5 miliar. Kerugian itu, menurut Irawan, meliputi pembatalan kerja sama dengan mitra pendidikan di Australia, pencabutan lisensi kerja sama, kewajiban membayar denda sekitar 12 ribu dolar Australia, dan hilangnya sejumlah proyek bisnis, hingga rusaknya reputasi perusahaan.

Dari sisi hukum, gugatan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai wanprestasi, yakni tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perikatan.

Selain itu, tuntutan ganti rugi mengacu pada Pasal 1243 KUHPerdata yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga setelah pihak yang lalai terlebih dahulu diberikan somasi namun tetap tidak memenuhi kewajibannya.

Kuasa hukum juga mendasarkan tuntutan pada Pasal 1246 KUHPerdata mengenai unsur ganti rugi berupa biaya, kerugian, dan bunga, serta Pasal 1267 KUHPerdata yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, maupun ganti rugi akibat wanprestasi.

Menurut Irawan, gugatan tersebut juga berlandaskan asas pacta sunt servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Selain itu, ia juga mengacu pada asas itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang mewajibkan para pihak melaksanakan isi perjanjian secara jujur, patut, dan bertanggung jawab.

Irawan mengatakan pihaknya telah dua kali mengirimkan somasi kepada yayasan. Namun hingga gugatan didaftarkan, menurutnya, belum ada penyelesaian yang dianggap memuaskan. Ia menyebut pihaknya menerima surat balasan yang pada pokoknya menyatakan yayasan tidak memiliki keterkaitan dengan persoalan tersebut.

Baca Juga:  Pahami Hak Kebendaan dan Perorangan dengan Mudah

Selain gugatan wanprestasi, PT MEM juga mendalilkan adanya dugaan intimidasi terhadap perusahaan terkait kewajiban pembayaran sebesar tiga kali lipat dari nilai Rp48 juta, serta dugaan pengancaman. Seluruh dalil tersebut, kata Irawan, akan dibuktikan melalui alat bukti dan keterangan saksi dalam proses persidangan.

“Kami optimistis gugatan ini dapat dikabulkan berdasarkan bukti-bukti yang kami miliki. Namun penilaian mengenai ada atau tidaknya wanprestasi, besaran kerugian yang dapat dikabulkan, hingga pelaksanaan eksekusi terhadap aset tergugat sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim setelah memeriksa seluruh alat bukti dan mendengar keterangan para pihak,”timpalnya.

Hingga berita ini ditulis, pihak Yayasan BKSP Bakti Mulya 400 belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi telah dilakukan awak media melalui pesan singkat yang dikirimkan kepada pihak yayasan, namun pihak Yayasan Bakti Mulya belum merespon atas pesan yang diajukan para awak media tersebut.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *