Dua Petinggi Partai PPP AS dan TY Diadukan ke Polda Metro Jaya
Ombudsmanindonesia.com,Jakarta – Dua petinggi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pemalsuan dokumen internal partai dan Kartu Tanda Anggota (KTA).
Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/4244/VI/2026/SPKT/Polda Metro Jaya. Pihak yang dilaporkan adalah Sekretaris Jenderal PPP Taj Yasin serta Wakil Ketua Umum PPP Agus Suparmanto.
Kuasa hukum Ketua DPC PPP Jakarta Selatan, Dal Lyckhen, menjelaskan terdapat dua laporan yang disampaikan secara terpisah. Laporan pertama berkaitan dengan dugaan pemalsuan KTA, sedangkan laporan kedua menyangkut dugaan pemalsuan dokumen internal partai.
“Hari ini ada dua pelapor. Yang satu melaporkan terkait dengan dugaan pemalsuan KTA, yang satu melaporkan terkait dengan dugaan pemalsuan dokumen,” kata Lyckhen di Polda Metro Jaya, Jumat, (12/06/2026).
Dugaan pemalsuan KTA lanjut Lyckhen, tidak dapat dipisahkan dari dugaan pemalsuan dokumen partai yang disebut tidak melalui mekanisme organisasi sebagaimana diatur dalam aturan internal PPP.
“Terlapornya yang pertama inisialnya AS, yang kedua inisialnya TY. Yang satu pengurus partai, yang satu bukan,”tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPC PPP Jakarta Selatan H. M. Nasir yang bertindak sebagai pelapor mengaku menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses penerbitan KTA atas nama Agus Suparmanto. Ia menyebut pihaknya tidak pernah menerima laporan maupun memberikan rekomendasi terkait penerbitan kartu anggota tersebut.
“Terkait dengan KTA, kami dari DPC Jakarta Selatan belum pernah merasa ada laporan-laporan atau merekomendasikan untuk KTA tersebut,”timpalnya.
Atas dasar itu, Nasir meminta agar proses penerbitan KTA ditelusuri secara menyeluruh mulai dari tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), hingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP.
Ia menduga KTA tersebut diterbitkan tanpa melalui prosedur yang berlaku di internal partai. Kondisi tersebut, menurut dia, telah memperuncing situasi di tubuh PPP yang tengah menghadapi dinamika kepengurusan.
“Terindikasi ini memang kita tidak menerbitkan itu. Ada dugaan berarti ada pemalsuan yang membuat kondisi situasi partai jadi semakin tidak menentu,” ujarnya.
Tak hanya itu saja, Nasir juga menyoroti aktivitas sejumlah pihak yang mengatasnamakan partai namun dilakukan di luar lingkungan kantor DPP PPP. Hal itu kata Nasir, memicu keresahan di kalangan kader, khususnya di tingkat akar rumput.
“Itulah yang membuat keprihatinan kami dari tingkat bawah,”tegasnya.
Dugaan pemalsuan dokumen dan KTA tersebut dinilai Nasir, berpotensi merugikan partai secara kelembagaan. Sebab, pihak yang status keanggotaannya dipersoalkan dapat mengklaim hak-hak organisasi dan menyampaikan pernyataan atas nama partai.
“Ada pihak yang tidak sah sebagai kader merasa punya hak untuk dipilih hingga mengeluarkan statement,” tutupnya.















































































































































































































































































































































