# Tags
#Pidana #Polri

Bareskrim Polri Mulai Usut Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Terhadap Atlet Panjat Tebing

IMG-20260310-WA0012

Ombudsmanindonesia.com, Jakarta – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah mendalami laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh seorang mantan kepala pelatih (head coach) atlet panjat tebing Pelatnas terhadap sejumlah atlet putri. Kasus tersebut dilaporkan ke Bareskrim Polri dengan Nomor: LP/B/101/III/2026/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 3 Maret 2026.

Direktur Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Azizah, mengatakan laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh pelatih terhadap atlet binaannya.

ā€œPada hari ini kami menyampaikan perkembangan kasus tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana laporan polisi Nomor LP/B/101/III/2026/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 3 Maret 2026, dengan modus diduga menyalahgunakan kewenangan serta memanfaatkan kerentanan atau keadaan atlet putri untuk melakukan perbuatan cabul hingga persetubuhan,ā€ ujar Nurul dalam keterangannya, Selasa, (10/03/2026).

Peristiwa yang dilaporkan itu kata Nurul, diduga terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang, yakni sejak 2021 hingga 2025. Dugaan tindakan tersebut disebut berlangsung di beberapa lokasi, terutama di Asrama Atlet Bekasi yang berada di Jalan Harapan Indah Boulevard No.10–12, Medan Satria, Bekasi Utara. Selain itu, dugaan kejadian juga disebut terjadi di sejumlah negara saat para atlet mengikuti kejuaraan internasional.

Laporan tersebut diajukan oleh pelapor berinisial SD yang bertindak sebagai penerima kuasa dari para korban. Para korban diketahui merupakan atlet putri panjat tebing yang mengikuti program pemusatan latihan nasional. Adapun pihak terlapor berinisial HB diketahui merupakan Head Coach atau Kepala Pelatih tim panjat tebing Pelatnas yang kini telah diberhentikan oleh Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI).

Nurul menjelaskan, penyidik Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri telah melakukan sejumlah langkah penyelidikan awal sejak laporan diterima.

Baca Juga:  Kerahkan Ribuan Personil Gabungan, Polda Metro Layani Aksi Unras di Jakarta

Pada 6 Maret 2026, penyidik melakukan klarifikasi terhadap pelapor SD serta salah satu atlet berinisial PJ. Dalam kesempatan tersebut, penyidik juga mendampingi korban untuk menjalani visum et repertum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati.

ā€œSelain itu, pada 9 Maret 2026 penyidik kembali melakukan klarifikasi terhadap empat atlet lainnya yang berinisial RS, PL, KA, NA, dan AV,ā€ kata Nurul.

Terhadap para atlet tersebut, penyidik juga telah mengajukan permintaan visum et repertum serta visum psikiatrikum di RS Polri Kramat Jati guna mendalami dugaan tindak pidana yang dilaporkan.

Nurul menyebutkan bahwa dalam perkara ini para korban tidak didampingi oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Hal itu karena para atlet telah memperoleh pendampingan psikologis dan bantuan hukum dari Federasi Panjat Tebing Indonesia.

Dalam proses penyelidikan, penyidik juga telah mengamankan sejumlah barang bukti awal. Di antaranya laporan dugaan pelecehan seksual dari Federasi Panjat Tebing Indonesia tertanggal 14 Februari 2026, keputusan Pengurus Pusat FPTI terkait pemusatan latihan nasional tahun 2025, dokumen identitas para pihak, serta rekaman percakapan WhatsApp antara atlet putri dengan terlapor.

Berdasarkan pendalaman sementara, penyidik menduga terlapor menjalankan aksinya dengan memanfaatkan posisinya sebagai kepala pelatih untuk mendekati para atlet.

ā€œModus operandi yang diduga dilakukan adalah menyalahgunakan kewenangan sebagai Head Coach pelatnas dengan memanfaatkan kerentanan atlet putri, kemudian melakukan perbuatan cabul seperti memeluk, mencium, meraba hingga melakukan masturbasi dan persetubuhan,ā€ ujar Nurul.

Saat ini penyidik masih melakukan serangkaian langkah lanjutan, antara lain pelaksanaan visum terhadap para korban, pemeriksaan psikiatrikum, pengecekan tempat kejadian perkara, serta klarifikasi terhadap sejumlah saksi dan terlapor.
ā€œPenyidik juga akan mengumpulkan alat bukti lainnya guna membuat terang peristiwa yang dilaporkan,ā€ kata Nurul.

Baca Juga:  Sinergi di Milad PUI, Kapolri Serukan Kawal Indonesia Emas

Dalam kasus ini, terlapor disangkakan melanggar Pasal 6 huruf B dan C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juncto Pasal 15 undang-undang yang sama. Aturan tersebut mengatur sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp300 juta.

Ancaman hukuman dapat diperberat hingga sepertiga apabila tindak pidana dilakukan dalam lingkup pendidikan atau dilakukan lebih dari satu kali. (****).

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *