# Tags
#Lensa Otonomi

Ingatkan Gubernur, Menteri PKP Maruarar: Tidak Dikit-Dikit Ke Jakarta

Polish_20260223_192728948
Foto: Ketika Menteri Maruarar Sirait berdialog dengan Gubernur Jambi dan Sulawesi Tengah, di Kantornya, Jakarta, Senin, 23 Februari 2025

Ombudsmanindonesia.com, Jakarta – Komitmen pemerintah dalam menata kawasan kumuh kembali ditegaskan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menyepakati kolaborasi strategis melalui Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya). Program ini menjadi langkah konkret untuk mengubah kawasan kumuh menjadi lingkungan yang layak huni, sehat, dan produktif.

Kesepakatan tersebut diumumkan dalam pertemuan yang berlangsung Senin, 23 Februari 2026. Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa BSPS bukan sekadar proyek pembangunan fisik, melainkan gerakan sosial-ekonomi yang menyasar langsung kesejahteraan masyarakat.

ā€œProgram yang kita sepakati adalah membuat kawasan kumuh menjadi tidak kumuh. Ini sudah menjadi komitmen kami membantu masyarakat. Kita juga membuat terobosan pembiayaan dengan bunga 5 persen, karena dana yang kita kelola adalah dana rakyat. Harus kembali sebesar-besarnya untuk rakyat,ā€ ujar Ara-sapaan akrabnya.

Pembiayaan 5 Persen, Dorong Partisipasi Warga
Dalam pelaksanaannya, Kementerian PKP menghadirkan skema pembiayaan berbunga ringan sebesar 5 persen. Skema ini dirancang untuk memberikan akses perbaikan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendorong partisipasi aktif warga dalam membangun rumahnya secara swadaya.
Pendekatan ini dinilai strategis karena tidak hanya memberi bantuan, tetapi juga membangun rasa kepemilikan masyarakat terhadap hasil pembangunan. Dengan keterlibatan langsung warga, perbaikan rumah diharapkan lebih tepat guna dan berkelanjutan.

Menariknya, program ini juga menempatkan perempuan-khususnya para ibu sebagai aktor utama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.
ā€œMayoritas penggerak di lapangan adalah ibu-ibu. Mereka yang memastikan lingkungan tetap bersih dan tidak kembali kumuh,ā€ tambah Maruarar.

Peran perempuan dianggap sentral karena mereka menjadi pengelola utama rumah tangga sekaligus motor sosial di tingkat komunitas. Keterlibatan aktif ibu-ibu diyakini menjadi kunci agar kawasan yang telah ditata tidak kembali ke kondisi semula.

Baca Juga:  Hadapi Penetapan UMP 2026, FSP LEM SPSI Dukung Polri Pastikan Situasi Aman

Selain BSPS, Kementerian PKP juga menggulirkan program pembangunan rumah susun (rusun) subsidi. Hunian vertikal ini disiapkan untuk menjawab kebutuhan perumahan di wilayah padat penduduk sekaligus mengoptimalkan tata ruang kota.
Program ini diyakini tidak hanya berdampak pada sektor perumahan, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi daerah. Menteri PKP mencontohkan bagaimana proyek perumahan di Jawa Barat mampu menghidupkan usaha kecil, jasa konstruksi, hingga sektor perdagangan lokal.
ā€œKita tentu senang jika daerah tidak hanya berharap dukungan dari pusat. Kita harus bergerak bersama. Semua berbasis data, termasuk data BPS, agar program tepat sasaran dan terukur,ā€ tegasnya.
Pendekatan berbasis data dari Badan Pusat Statistik (BPS) akan memastikan intervensi pemerintah benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan, sekaligus meminimalkan potensi kesalahan distribusi bantuan.

Pada tahap awal, Sulawesi Tengah akan melaksanakan sekitar 1.300 unit BSPS serta penataan satu kawasan kumuh prioritas. Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyambut baik kolaborasi tersebut dan menilai program ini selaras dengan agenda besar pengentasan kemiskinan di daerahnya.
ā€œKita ingin pengentasan kemiskinan dilakukan secara terintegrasi. Ketika kita membangun masyarakat, maka ekonomi, lingkungan, pendidikan, dan kesehatan harus berjalan bersama,ā€ ujar Anwar.

Menurutnya, pendekatan terintegrasi dan tuntas seperti yang digagas Menteri PKP merupakan terobosan luar biasa.
ā€œSaya kira kita akan mendapatkan wajah baru kawasan itu. Ini bukan hanya perbaikan fisik, tetapi perubahan kualitas hidup masyarakat,ā€ tambahnya optimistis.

Program ini ditargetkan berkesinambungan dan menjangkau 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah serta Provinsi Jambi. Gubernur Jambi, Al Haris, menyatakan kesiapan daerahnya untuk mendukung penuh implementasi program tersebut.
ā€œAda 13 kabupaten/kota nanti kita siapkan,ā€ ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmen untuk menggandeng sektor swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).
ā€œKami akan menggandeng Corporate Social Responsibility (CSR) daerah secara bertahap,ā€ pungkas Al Haris.

Baca Juga:  Panduan Memahami Tujuan dan Prinsip Otonomi Daerah

Baik pemerintah pusat maupun daerah sepakat bahwa keberhasilan penanganan kawasan kumuh tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi lintas sektor-mulai dari pendataan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

Kolaborasi antara Kementerian PKP, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Provinsi Jambi menjadi sinyal kuat bahwa pengentasan kemiskinan dan penataan kawasan kumuh bukan sekadar janji, melainkan agenda nyata yang dikerjakan bersama.
Dengan dukungan data BPS, partisipasi masyarakat, serta keterlibatan pihak ketiga, program BSPS dan rusun subsidi diharapkan menjadi model penanganan kawasan kumuh yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Transformasi kawasan kumuh menjadi lingkungan layak huni bukan lagi sekadar wacana-melainkan gerakan bersama untuk menghadirkan rumah yang lebih baik, lingkungan yang lebih sehat, dan masa depan yang lebih cerah bagi rakyat. (@ms)

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *