ombudsmanindonesia.com, Jakarta – Kemajuan teknologi informasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem peradilan di Indonesia. Salah satu inovasi terbaru yang diimplementasikan oleh Mahkamah Agung adalah E-Litigasi, sebuah sistem persidangan elektronik yang dirancang untuk mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai konsep, implementasi, dan manfaat dari E-Litigasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri.

Apa Itu E-Litigasi?

E-Litigasi adalah mekanisme persidangan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk menyelenggarakan proses pengadilan secara elektronik. Sistem ini mencakup seluruh tahapan persidangan, mulai dari pendaftaran perkara, pengajuan dokumen, pembuktian, hingga pengucapan putusan, yang semuanya dilakukan secara daring.

Dasar hukum penerapan E-Litigasi tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan secara elektronik, yang merupakan penyempurnaan dari PERMA Nomor 3 Tahun 2018. Kebijakan ini mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menekankan pentingnya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Latar Belakang Diterapkannya E-Litigasi

Gagasan E-Litigasi sebenarnya sudah muncul sebelum pandemi COVID-19, tepatnya saat Mahkamah Agung meluncurkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada tahun 2016. Sistem ini bertujuan untuk mengintegrasikan administrasi di empat lingkungan peradilan, yaitu:

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Tata Usaha Negara
4. Peradilan Militer

Peluncuran aplikasi E-Litigasi menjadi jawaban atas tantangan dalam menciptakan sistem peradilan modern. Selain menghemat waktu dan biaya, sistem ini dirancang untuk memberikan akses yang lebih luas kepada para pencari keadilan, terutama mereka yang menghadapi kendala geografis atau waktu.

Proses Persidangan Melalui E-Litigasi

E-Litigasi memungkinkan para pihak dalam perkara untuk melaksanakan tahapan persidangan secara elektronik. Beberapa fitur utama dari sistem ini antara lain:

1. Pengajuan Gugatan atau Permohonan
   Pendaftaran gugatan dilakukan melalui aplikasi E-Court, tanpa perlu datang langsung ke pengadilan.
2. Pengiriman Dokumen Elektronik
   Dokumen seperti jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan dapat diajukan secara daring melalui platform yang telah disediakan.
3. Pembuktian Digital
   Pembuktian berupa dokumen elektronik dapat disampaikan melalui sistem ini, yang kemudian akan diverifikasi oleh majelis hakim.
4. Pengucapan Putusan Elektronik
   Putusan dapat disampaikan secara daring, sehingga tidak memerlukan kehadiran fisik para pihak.

Dengan proses ini, E-Litigasi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mengurangi hambatan yang sering muncul dalam sistem persidangan konvensional.

Manfaat E-Litigasi bagi Masyarakat

Penerapan E-Litigasi membawa berbagai manfaat signifikan bagi para pencari keadilan, di antaranya:

1. Efisiensi Waktu dan Biaya
   Pengguna tidak perlu melakukan perjalanan jauh ke pengadilan, sehingga mengurangi biaya transportasi dan akomodasi.
2. Aksesibilitas yang Lebih Baik
   Sistem ini memungkinkan masyarakat dari berbagai wilayah untuk mengakses layanan peradilan tanpa batasan geografis.
3. Transparansi Proses
   Dengan dokumentasi elektronik, seluruh tahapan perkara dapat dilacak dengan mudah, sehingga mengurangi potensi penyimpangan.
4. Dukungan untuk Digitalisasi
   E-Litigasi mendorong peradilan Indonesia menuju era digital, selaras dengan perkembangan teknologi global.

Tantangan dalam Implementasi E-Litigasi

Meskipun memiliki banyak keunggulan, penerapan E-Litigasi juga menghadapi berbagai tantangan, seperti:

1. Kesiapan Infrastruktur Teknologi
   Tidak semua wilayah di Indonesia memiliki akses internet yang memadai untuk mendukung sistem ini.
2. Kemampuan Digital Pengguna
   Pencari keadilan yang kurang memahami teknologi mungkin kesulitan menggunakan aplikasi E-Court dan E-Litigasi.
3. Keamanan Data
   Sistem elektronik membutuhkan pengamanan ekstra untuk mencegah kebocoran atau manipulasi data.
4. Koordinasi Antar Lembaga
   Integrasi antara berbagai lingkungan peradilan memerlukan koordinasi yang baik agar sistem berjalan optimal.

Kesimpulan

Penerapan E-Litigasi adalah langkah progresif dalam modernisasi sistem peradilan di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, Mahkamah Agung telah berhasil menciptakan solusi yang mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun, untuk memastikan keberhasilannya, diperlukan upaya kolaboratif dari semua pihak, termasuk pemerintah, pengadilan, dan masyarakat.

Dengan terus mengembangkan infrastruktur dan meningkatkan literasi digital, E-Litigasi berpotensi menjadi pilar utama dalam mewujudkan sistem peradilan yang transparan, efisien, dan inklusif. Ini bukan hanya inovasi teknologi, tetapi juga langkah nyata dalam mendekatkan keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia.