ombudsmanindonesia.com, Jakarta – Pemberantasan korupsi di era otonomi daerah kerap menjadi sorotan. Alih-alih membawa perubahan positif, kebijakan ini justru sering menjadi panggung bagi praktik penyelewengan kekuasaan. Pemimpin daerah yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas korupsi malah kerap terjebak dalam lingkaran kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Fenomena ini menggambarkan lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam mengawal tata kelola yang bersih dan transparan.

Makna Otonomi Daerah dan Tantangannya

Otonomi Daerah: Peluang atau Beban?

Otonomi daerah dicanangkan melalui UU No. 22 Tahun 1999, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan kebijakan secara mandiri. Tujuannya adalah menciptakan demokrasi lokal yang inklusif dan akuntabel. Sayangnya, tujuan mulia ini kerap kali disalahgunakan oleh oknum tertentu, menjadikan otonomi daerah sebagai alat memperluas kekuasaan tanpa akuntabilitas.

Korupsi dalam Kerangka Otonomi Daerah

Menurut Jack Bologne dalam teori GONE (Greed, Opportunity, Need, Exposure), korupsi terjadi ketika ada kesempatan yang besar tanpa pengawasan yang memadai. Dalam konteks otonomi daerah, kewenangan besar sering kali tidak diimbangi dengan kontrol yang kuat, sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan.

Ketidakberanian Pemimpin Daerah: Sebuah Pengkhianatan?

Kurangnya Ketegasan dalam Penegakan Hukum

Pemimpin daerah yang tidak berani mengambil langkah tegas dalam memberantas korupsi mencerminkan lemahnya integritas mereka. Ketakutan akan kehilangan dukungan politik atau ancaman dari jaringan patronase menjadi alasan utama. Hal ini diperburuk oleh sistem politik yang korup, sehingga membuat reformasi sulit untuk dilakukan.

Studi Kasus: Sidoarjo dan Semarang

Di Sidoarjo, kasus korupsi yang melibatkan Bupati Ahmad Muhdlor Ali menjadi contoh nyata. Dengan dugaan pemotongan insentif ASN hingga miliaran rupiah, kasus ini mencerminkan lemahnya sistem pengawasan. Di Semarang, dugaan korupsi yang melibatkan pejabat kota dalam pemerasan dan gratifikasi menunjukkan bagaimana korupsi telah mengakar di pemerintahan daerah.

Peran Masyarakat dalam Memberantas Korupsi

Permisivitas: Penyebab atau Akibat?

Sikap masyarakat yang permisif terhadap korupsi menciptakan lingkungan yang nyaman bagi para pelaku. Ketika masyarakat tidak bersuara atau melaporkan kasus-kasus korupsi, hal ini memberikan legitimasi tidak langsung kepada para pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan.

Mendorong Partisipasi Publik

Pemberantasan korupsi memerlukan peran aktif masyarakat. Melalui pengawasan publik dan pelaporan kasus korupsi, masyarakat dapat berkontribusi dalam menciptakan pemerintahan yang bersih. Edukasi antikorupsi juga penting untuk membangun kesadaran akan pentingnya integritas dalam kehidupan bermasyarakat.

Pencegahan Korupsi: Solusi atau Tantangan?

Penerapan Teori GONE

Teori GONE memberikan kerangka kerja untuk menilai risiko korupsi. Dengan memahami empat elemen utama—Greed (keserakahan), Opportunity (kesempatan), Need (kebutuhan), dan Exposure (pengawasan)—pemerintah dapat merancang kebijakan pencegahan yang lebih efektif.

Transparansi dan Akuntabilitas

Peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat mengurangi peluang korupsi. Sistem e-government yang terintegrasi, seperti e-budgeting dan e-procurement, dapat menjadi solusi untuk meningkatkan akuntabilitas.

Langkah-Langkah Strategis untuk Pemberantasan Korupsi

1. Penguatan Pengawasan Internal dan Eksternal
   Pembentukan tim pengawas independen di setiap daerah untuk memantau pengelolaan dana publik.
2. Sanksi Tegas bagi Pelaku Korupsi
   Pemberlakuan sanksi maksimal bagi pejabat yang terbukti melakukan korupsi untuk menciptakan efek jera.
3. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum
   Memberikan pelatihan dan sumber daya kepada aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi dan menangani kasus korupsi.
4. Pelibatan Masyarakat Sipil
   Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan daerah.
5. Penerapan Teknologi Digital
   Menggunakan teknologi untuk meminimalkan interaksi langsung yang rentan terhadap korupsi.

Kesimpulan

Pemberantasan korupsi di era otonomi daerah masih jauh dari kata berhasil. Ketidakberanian pemimpin daerah, lemahnya pengawasan, dan permisivitas masyarakat menjadi faktor utama yang membuat korupsi terus merajalela. Untuk mewujudkan otonomi daerah yang bersih dan berintegritas, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum.